BISNISINSPIRE.COM – SURABAYA – Jarak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hak asasi manusia. Namun, bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkadang bukan perkara sederhana. Ada biaya perjalanan yang harus disiapkan, waktu yang harus diluangkan, hingga prosedur digital yang belum tentu dipahami semua orang. Persoalan inilah yang mendorong Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur menghadirkan inovasi Kanal Pengaduan HAM Jawa Timur atau PAHAM JATIM. Melalui PAHAM JATIM, masyarakat kini memiliki alternatif akses yang lebih praktis untuk menyampaikan informasi awal pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Cukup menggunakan telepon seluler, warga dapat mengakses layanan melalui WhatsApp, mengisi Google Form, atau memindai QR Code yang tersedia pada media informasi pelayanan. Kehadiran kanal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memperoleh akses pelayanan tanpa harus terlebih dahulu datang langsung ke kantor wilayah di Surabaya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Toar R. E. Mangaribi, menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan HAM yang tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pengaduan ketika merasa hak-haknya dilanggar. “Pelayanan HAM tidak boleh berhenti pada tersedianya sistem pengaduan. Kita harus memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu mengakses layanan tersebut. Melalui PAHAM JATIM, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar jarak, waktu, maupun keterbatasan pemahaman teknologi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menyampaikan pengaduan,” ujar Toar. Berbeda dengan layanan digital yang mengharuskan pengguna memahami seluruh prosedur secara mandiri, PAHAM JATIM mengedepankan pendekatan pelayanan berbantuan. Masyarakat yang mengalami kesulitan dapat memperoleh arahan dari petugas, mulai dari memahami persyaratan,
menyusun kronologi kejadian, hingga melengkapi informasi awal pengaduan. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk menerima laporan, tetapi juga jembatan yang mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Brillian Hanenda Putra, Analis HAM Ahli Pertama sekaligus Project Leader inovasi PAHAM JATIM, menjelaskan bahwa gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menyederhanakan akses pelayanan pengaduan yang selama ini masih menghadapi tantangan geografis dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Menurutnya, inovasi pelayanan tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan aplikasi baru, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Kami ingin mengubah cara pandang pelayanan. Bukan lagi masyarakat yang harus bersusah payah memahami sistem, tetapi bagaimana petugas hadir membantu masyarakat mengakses layanan yang sudah tersedia. PAHAM JATIM menjadi jembatan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan, tanpa harus terkendala jarak maupun kemampuan menggunakan teknologi,” jelas Brillian.
Meski demikian, PAHAM JATIM bukanlah pengganti Sistem Informasi Manajemen Pengaduan HAM (SIMASHAM) yang menjadi sistem resmi Kementerian HAM. Kanal ini berfungsi sebagai pintu masuk dan sarana pendampingan awal agar informasi pengaduan masyarakat dapat diperiksa kelengkapannya sebelum diteruskan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kemudahan akses tetap berjalan seiring dengan tertib administrasi, akuntabilitas pelayanan, dan perlindungan informasi pengadu. Kehadiran PAHAM JATIM membawa pesan bahwa pelayanan HAM tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus mudah ditemukan, dipahami, dan dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Sebab, ketika seseorang ingin menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap haknya, kesulitan memahami prosedur atau jauhnya jarak menuju kantor pelayanan semestinya tidak menjadi alasan untuk mengurungkan niat melapor. Melalui PAHAM JATIM, KemenHAM Jawa Timur berupaya memastikan bahwa akses terhadap pelayanan pengaduan HAM semakin dekat dengan masyarakat. (UJC)
Terobosan KemenHAM Jatim: Pengaduan HAM Lebih Mudah, Cepat, dan Terjangkau Lewat PAHAM JATIM



