PemerintahanUmum

Jemput Bola Pajak, Pemkab Tulungagung Genjot PAD Lewat SAMSAT CERIA

373
×

Jemput Bola Pajak, Pemkab Tulungagung Genjot PAD Lewat SAMSAT CERIA

Share this article
Kepala UPT PPD Tulungagung, Gemilang Yudha saat Forum Konsultasi Publik PKB-BBNKB dan Pajak Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Sendang, Selasa (28/4)

BISNISINSPIRE.COM – TULUNGAGUNG, 28 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi layanan publik. Salah satunya diwujudkan lewat program SAMSAT CERIA dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik PKB-BBNKB dan Pajak Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Sendang, Selasa (28/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi “jemput bola” yang bertujuan mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Timur, perwakilan Jasa Raharja Kediri, hingga jajaran kepolisian dari Polres Tulungagung.

Tak hanya sosialisasi, masyarakat juga dapat langsung mengakses layanan terpadu di lokasi, seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bahkan, panitia turut menyediakan layanan tambahan berupa cek kesehatan gratis dan servis kendaraan bermotor tanpa biaya.

Sekretaris Bapenda Tulungagung, Sutrisno, mengungkapkan capaian positif PAD dari sektor opsen PKB pada tahun 2025 yang melampaui target. Dari target Rp128,5 miliar, realisasi mencapai Rp134 miliar atau 104,5 persen.

“Untuk tahun 2026, target ditingkatkan menjadi Rp137,2 miliar. Kami optimistis bisa tercapai dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor maupun PBB-P2 pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya bayar masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sutrisno menjelaskan, sistem opsen PKB kini memungkinkan penerimaan pajak masuk ke kas daerah secara real-time. Bahkan, sebesar 10 persen dari opsen tersebut dikembalikan ke desa.

“Semakin tinggi realisasi pajak, semakin besar pula manfaat yang diterima desa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPT PPD Tulungagung, Gemilang Yudha, menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pajak.

See also  Kunjungan Raja Yordania Abdullah II Perkuat Hubungan Indonesia di Istana Merdeka

“Tahun 2026 ini, belanja pegawai masih cukup tinggi, mencapai 33,62 persen. Maka peningkatan PAD menjadi sangat penting, salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Ia menambahkan, kontribusi opsen PKB terhadap PAD Tulungagung tergolong besar, yakni sekitar 43,93 persen. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa dinilai penting dalam mendorong masyarakat agar tidak menunggak pajak.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Jasa Raharja Kediri menekankan pentingnya pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang terintegrasi dengan pajak kendaraan. Iuran tersebut menjadi perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Sementara jajaran kepolisian dari Polres Tulungagung mengingatkan pentingnya pengesahan kepemilikan kendaraan secara berkala guna mendukung validitas data dan penegakan hukum di lapangan.

Camat Sendang, Novi Cahya Putranto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum ini sangat membantu masyarakat dalam memahami kewajiban perpajakan sekaligus memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan.

“Kami telah menginstruksikan perangkat desa untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini, khususnya bagi yang masih menunggak pajak,” ujarnya.

Ia juga menyebut tingkat kesadaran masyarakat Sendang dalam membayar PBB-P2 tergolong tinggi. Bahkan, pembayaran biasanya sudah lunas sebelum jatuh tempo.

Melalui program SAMSAT CERIA, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat, sehingga berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (NKE)